Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) PA Ngamprah: Tingkatkan Efektifitas Pengawasan melalui E-Binwas
Ngamprah, 19 September 2024 – Pengadilan Agama (PA) Ngamprah menggelar Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mengevaluasi hasil pengawasan internal dan diikuti dengan Pembinaan Pimpinan Pengadilan. Rapat yang berlangsung di Ruang Media Center ini menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan sebagai upaya mencapai tujuan organisasi.
Ketua PA Ngamprah Dr. Muhammad Iqbal S.H.I., M.A. dalam arahannya menekankan pentingnya pengawasan yang efektif sebagai fondasi bagi keberhasilan suatu organisasi. Beliau mengapresiasi dedikasi seluruh Hakim Pengawas PA Ngamprah dalam mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis elektronik melalui E-Binwas.
E-Binwas, sebuah inovasi dari Badan Peradilan Agama, dirancang untuk mempermudah proses pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Aplikasi ini memungkinkan pengawas untuk mengidentifikasi secara cepat dan akurat berbagai temuan yang memerlukan tindak lanjut.
Wakil Ketua PA Ngamprah Dr. Nasich Salam Soeharto, Lc. LLM. selaku Koordinator Pengawas Bidang memaparkan hasil pengawasan secara rinci. Paparan ini mencakup kondisi temuan, penyebab, dan dampak yang ditimbulkan. Beliau menjelaskan bahwa melalui E-Binwas, para hakim pengawas dapat dengan mudah mengidentifikasi berbagai ketidaksesuaian dan mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan.
Di Penghujung rapat, Wakil Ketua menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Ketua PA Ngamprah. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan kontrak kerja untuk memastikan seluruh temuan segera ditindaklanjuti oleh bidang terkait, baik kesekretariatan maupun kepaniteraan;
Dengan demikian, melalui penerapan E-Binwas dan komitmen seluruh jajaran PA Ngamprah, diharapkan efisiensi dan efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa PA Ngamprah terus berupaya untuk menjadi lembaga peradilan yang modern dan responsif. Pengawasan yang efektif akan menjamin kualitas pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.